Pranata Politik: Ciri-ciri, Fungsi & Contohnya

Posted on

Pengertian Pranata Politik dilengkapi dengan fungsi dan contohnya akan kami uraikan secara sederhana agar bisa dengan mudah Anda pahami. Untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan simak penjelasannya di bawah ini.

pranata politik

Pranata politik adalah sebuah lembaga yang memiliki aktivitas pada sebuah negara yang berkaitan dengan penentuan dan juga jalannya tujuan dari pemerintahan negara itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, silakan simak ulasannya berikut ini.

Pengertian

Pranata politik merupakan suatu lembaga sosial yang mempunyai kegiatan dalam suatu negara yang berhubungan dengan proses penentuan serta pelaksanaan tujuan dari pemerintahan negara tersebut. Unsur kekuasaan adalah bagian pokok dari kenegaraan.

Oleh karena itu sering kali politik diidentikkan dengan kekuasaan, padahal nyatanya tidaklah demikian. Politik merupakan seni dalam memimpin, atau bisa juga disebut sebagai cara untuk menentukan sebuah kebijakan tertentu. Dalam proses pencapaian tujuan kenegaraan, pemerintah memiliki hak untuk memakai kekuasaannya sebagai pelaksana pemerintahan.

Dalam mengemban tugas kenegaraan dan pelaksanaan kepemimpinannya, pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan yang memiliki hubungan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dibentuklah berbagai lembaga politik yang berhubungan dengan kepemerintahan yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurut Para Ahli

Neuman (1986)

Menurut Neuman, Pranata Politik merupakan upaya suatu organisasi politik untuk menguasi pemerintahan dan merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan suatu golongan terhadap golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Friedrich (1978)

Menurut Friedrich, Pranata Politik merupakan sebuah upaya sekelompok manusia yang terorganisir secara labil untuk merebut atau mempertahankan pengguasan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya dengan memberikan kemanfaatan ideal dan material.

Soltau (1985)

Menurut Soltau, Pranata Politik merupakan sebuah usaha sekelompok warga negara yang terorganisir dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan.

Ciri-ciri

Pranata politik memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut, antara lain:

  • Terdapat asosiasi yang dinamakan dengan pemerintah yang aktif.
  • Terdapat sebuah komunitas manusia yang hidup bersama atas dasar nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama.
  • Pemerintah menjalankan fungsi-fungsi untuk kepentingan bersama (umum)
  • Pemerintah diberikan wewenang untuk memonopoli pemakaian atau ancaman paksaan fisik.
  • Pemerintah memiliki wewenang itu hanya pada wilayah tertentu saja.

Fungsi

Pranata politik juga memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

  • Menjalankan kesejahteraan umum. Pranata politik membuat rencana serta menjalankan pelayanan sosial dan memenuhi kebutuhan pokok warga masyarakat seperti sandang, pangan dan papan.
  • Melakukan pemeliharaan ketertiban pada wilayahnya. Pemeliharaan ketertiban dijalankan baik dengan tidak menggunakan kekerasan (persuasif) atau dengan paksaan fisik. Pranata politik berbuat sebagai pemaksa hukum dan menyelesaikan konflik-konflik pada masyarakat dengan adil.
  • Melakukan penjagaan keamanan dari serangan pihak luar. Pranata politk dengan alat-alat yang ada berupaya melakukan pertahanan negara dari serangan pihak luar.
  • Melakukan perlindungan dan menyalurkan aspirasi/hak asasi manusia; sesuai dengan UUD 1945, bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Menurut definisi itu, maka rakyat mempunyai hak berpolitik sejauh tetap mematuhi kaidah-kaidah politik yang sudah menjadi ketetapan.
  • Memberikan pembelajaran politik untuk masyarakat, dalam hal ini rakyat langsung terlibat pada proses menentukan kebijakan. Rakyat diposisikan sebagai subjek dan bukan menjadi objek kebijakan. Dengan cara ini akan tercapai keberhasilan proses pembangunan dan peningkatan stabilitas sosial.
  • Peningkatan kesadaran dalam hal politik di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya keikutsertaan masyarakat dalam pemilu, kesadaran dalam melakukan pengawasan jalannya pemerintahan dan terdapat tuntutan transparasi dan akuntabilitas pemerintahan.
  • Melembagakan norma-norma dengan jalan Undang-Undang (Institutionalize norms through legislation).
  • Menjalankan undang-undang yang telah disetujui (Implement approved laws).
  • Melakukan penyelesaian konflik yang ada di antara warga masyarakat (Resolving conflics between citizens)
  • Melakukan penyelenggaraan pelayanan umum, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainnya (Carry out publik services, such as health car, education, welfare, and so on).
  • Menjalankan perlindungan warga negaranya dari serangan negara asing (protect its citizens from foreign attacks)
  • Tetap memelihara kesiapsiagaan atau kewaspadaan dalam menghadapi bahaya (Maintain preparedness or vigilance in the face of danger).

Contoh

Berikut ini adalah beberapa contoh dari pranata politik di Indonesia:

  • Eksekutif, adalah badan penyelenggara pemerintahan. Contohnya seperti Presiden dan wakilnya yang dibantu oleh Menteri-Menteri.
  • Legislatif, adalah badan pembuat Undang-Undan. Contohnya seperti DPR, MPR dan DPRD.
  • Yudikatif, adalah badan yang berfungsi mengadili pelanggar Undang-Undang. Contohnya Pengadilan, MA dan MK.
  • Militer, adalah lembaga yang berhubungan dengan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara. Contohnya TNI dan POLRI
  • Partai Politik, adalah lembaga yang berhubungan dengan penyaluran aspirasi masyarakat.