Pengertian Demokrasi – Semua negara sudah mengakui bahwa sistem demokrasi merupakan alat ukur dari kebebasan politik. Kehendak rakyat merupakan hal yang paling utama dari kewenangan pemerintahan menjadi dasae tegaknya sistem politik demokrasi.
Demokrasi menempatkan rakyat pada posisi yang paling penting, hal ini dikarenakan rakyat masih memegang teguh selaku pemegang kedaulatan terbesar. Negara yang tidak menggunakan sistem demokrasi disebut sebagai negara otoriter. Negara otoriter juga masih menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan jika demokrasi itu sangat penting dalam kehidupan bernegara serta pemerintahan.
Pengertian
Kata “demokrasi” berasal dari bahasa yunani kuno yang disebutkan di athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara itu biasanya dianggap sebagai contoh baik dari sebuah sistem pemerintahan yang berhubungan langsung dengan hukum demokrasi modern. Akan tetapi, arti dari kata ini sudah berubah seiring dengan berjalannya waktu, serta definisi modern sudah berevolusi dari abad ke-18, sejalan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara di dunia.
Istilah “demokrasi” berasal dari dua kata, yakni demos yang memiliki arti rakyat, serta kratos/cratein yang memiliki arti pemerintahan, sehingga bisa diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal dengan istilah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat serta untuk rakyat.
Pengertian demokrasi ini menjadi sebuah kata kunci tersendiri di dalam bidang ilmu politik. Hal ini adalah wajar, karena demokrasi kini disebut-sebut sebagai indikator dari perkembangan politik di suatu negara.
Dalam realita di lapangan, perkembangan dalam hal ketatanegaraan mulai berkembang dari hanya teori-teori para filsuf kuno yang banyak digunakan oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Masing-masing negara menggunakan sistem ketatanegaraan.
Salah satu contohnya adalah sistem demokrasi. Salah satu sistem pemerintahan kuno yang telah ada sejak zaman dulu kala. Sejak zaman Yunani Kuno yang lalu dikembangkan oleh para pengguna aliran-aliran yang sama dengan pembuat sistem pemerintahan tersebut.
Salah satu pilar dari demokrasi adalah prinsip trias politika dimana kekuasaan dibagi ke dalam tiga kekuasaan politik negara yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif supaya bisa diwujudkan menjadi tiga jenis lembaga negara yang tidak saling berhubungan (independen) serta berada dalam kasta yg sejajar antara satu sama lain.
Kesejajaran dan juga independensi dari ketiga lembaga negara ini sangat diperlukan supaya ketiga lembaga negara ini dapat saling mengawasi serta saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances antara satu sama lain.
Baca Juga: Demokrasi Liberal: Pengertian, Ciri-ciri & Contohnya
Sejarah Demokrasi di Indonesia
Sistem demokrasi mulai digunakan sejak zaman Yunani kuno. Dengan menggunakan sistem ini, maka rakyat dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang menyangkut keberlangsungan hidup sebuah negara. Jadi, semua perkara kenegaraan perlu dibicarakan langsung dengan para rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung merupakan sistem yang digunakan pada zaman tersebut.
Tentunya dengan wilayah yang sangat luas, serta dengan jumlah penduduk yang mencapai 300 juta jiwa, sistem ini sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Sehingga rakyat tidak bisa lagi secara langsung terlibat dalam semua pengambilan keputusan pemerintah.
Oleh sebab itu terbentuklah sistem yang seperti sekarang, dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai perpanjangan tangan dari opini rakyat. Kondisi ini memunculkan istilah baru yakni demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung.
Indonesia pernah menggunakan sistem demokrasi terpimpin pada era pemerintahan Soekarno. Sedangkan demokrasi pancasila digunakan pada masa Orde Baru. Samapai era reformasi, negara kita masih menggunakan sistem demokrasi pancasila. Sejarah singkat demokrasi ini perlu dipahami oleh semua warga negara.
Tapi pada masa reformasi ini, Indonesia sudah mulai mengarah pada pengertian demokrasi yang sebenarnya. Karena sudah dapat melangsungkan pemilihan presiden, anggota legeslatif, serta kepala daerah secara langsung. Adanya perubahan status wilayah serta pemekaran daerah pun diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk menjawab semua keinginan serta aspirasi penduduknya.
Pemerintah yang semakin adil dapat dirasakan langsung, setelah penggunaan demokrasi sekarang ini. Rakyat berperan kebih aktif dalam memilih wakil, serta para pemimpinnya secara bebas. Harapannya adalah keadilan serta kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Prinsip Demokrasi
Berdasarkan penjelasan sebelumnya bisa disimpulkan jika setiap Negara yang menggunakan sistem demokrasi mempunyai kecendrungan yang sama dalam hal prinsip-prinsip yang dianut. Beberapa prinsip dari sistem demokrasi yang berlaku secara universal, adalah antara lain:
- Keterlibatan rakyat dalam pembuatan keputusan politik. Ada dua jenis pendekatan mengenai keterlibatan rakyat yakni teori elitis dan partisipatori.
- Persamaan di antara rakyat
- Kebebasan atau kemerdekaan yang sudah diakui serta digunakan oleh rakyat
- Supremasi Hukum
- Pemilu secara berkala