Sistem Parlementer: Ciri-ciri, Kekurangan, & Kelebihan

Pengertian Sistem Parlementer dilengkapi dengan ciri-ciri dan kelebihan & kekurangannya akan kami uraikan secara sederhana agar bisa dengan mudah Anda pahami. Untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan simak penjelasannya di bawah ini.

Pernah mendengar istilah sistem pemerintahan parlementer? Sistem parlementer sendiri dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang menjadi lawan dari sistem pemerintahan presidensial. Lalu bagaimana sih sebenarnya sistem pemerintahan parlementer ini? dan bagaimana ciri-cirinya? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak ulasannya di bawah ini.

Pengertian

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen mempunyai wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen juga bisa menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

Berbeda dengan sistem presidensil, di mana sistem parlemen bisa menpunyai seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sistem presidensil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang tidak stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya mempunyai pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial.

Tetapi beberapa sistem parlemen juga mempunyai seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Ciri-ciri

Terdapat beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari sistem pemerintahan parlementer ini, antara lain:

• Terdapat pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, namun tidak ada pemisah antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, kedua kekuasaan tersebut dipegang oleh parlemen.
• Anggota parlemen ditetapkan menurut pemilihan umum. Parlemen terpilih yang terdiri dari anggota parlemen adalah menteri-menteri dan Perdana Menteri yaitu pemimpin parlemen.
• Presiden/raja hanya memiliki kekuasaan simbolis di luar eksekutif dan legislatif sebagai kepala negara.
• Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh anggota parlemen, seringkali berasal dari partai politik yang memimpin pemilu dan memiliki kekuasan eksekutif atau menerapkan hukum.
• Perdana menteri memiliki hak preogratif atau hak istimewa untuk mengangkat para mteri yang memimpih departemen dan non departemen negara.
• Anggota parlemen bisa  menjatuhkan Perdana Menteri jika suatu saat sebagian besar dari mereka tidak setuju dengan pemimpin pemerintahan tersebut. Caranya yakni dengan menyatakan mosi tidak percaya.
• Masa jabatan parlemen dan presiden tidak memiliki acuan waktu
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif
• Para menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

Kelebihan

Ada beberapa kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer ini, antara lain berikut ini:

• Pembuat kebijakan bisa ditangani secara tepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal itu disebabkan kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
• Tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas
• Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen kepada kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan
• Pembuatan keputusan memerlukan waktu yang cepat.

Kekurangan

Sedangkan kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer ini adalah sebagai berikut:

• Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat bergantung dari mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan selesainya sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
• Kabinet bisa mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi jika para anggota kabinet merupakan anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen.
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi untuk para jabatan eksekutif. Pengalaman merka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
• Parlemen dapat bubar dalam satu waktu, dibubarkan presiden atas permintaan perdana menteri sehingga harus dilakukan pemilihan umum ulang secara keseluruhan. Parlemen dipengaruhi oleh kekuasaasn dari luar, yakni dari partai politik mayoritas, yang memiliki banyak perwakilan dalam parlemen.
• Kebijakan politiknya bisa menjadi labil jka sering terjadi pergantian anggota parlemen.

Negara Penganut

Adapun negara-negara yang menganut sistem ini ada banyak sekali. Negara-negara dengan demokrasi parlementer bisa berupa monarki konstitusional.

Dimana seorang monarki merupakan kepala negara sedangkan kepala pemerintahan hampir selalu menjadi anggota parlemen seperti:

• Inggris
• Denmark
• Swedia
• Jepang

Adapun negara yang menganut sistem republik parlementer, dengan presiden sebagai kepala negaranya sedangkan kepala pemerintahan secara teratur berasal dari legislatif diantaranya

• Irlandia
• Jerman
• India
• Italia

Di beberapa republik parlementer, seperti Botswana, Afrika Selatan, dan Suriname, kepala pemerintahanya juga kepala negara, namun dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen.

Sistem parlementer memang mempunyai kelebihan dan kekurangan yang unik untuk dipertimbangkan sebagai bentuk pemerintahan. Manfaatnya seringkali lebih besar daripada yang negatif, oleh karena itu banyak struktur pemerintah menggunakan sistem ini.